JAKARTA (GTN) - DPR dan pemerintah diminta untuk melibatkan publik dalam pembahasan ulang pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Kuta Buluh: Daerah Mineralisasi Tembaga dan Emas Yang Belum Diteliti
Kenali Jenis Mineral Tembaga Untuk Mengetahui Persen Kandungan Tembaga Murninya
Mendikbud Nadiem: Intoleransi Pemaksaan Memakai Jilbab Harus Diberi Sanksi Tegas
Polres Tapteng gencar lakukan razia knalpot blong, ratusan pengendara ditindak
BNPB Catat 197 Kejadian Bencana Sejak 1 sampai 23 Januari
4.142 Nakes di Sumut Sudah Divaksin
Bupati Dairi Menutup Raker Pengawasan Inspektorat
Bupati Dairi Kembali Lakukan Kunjungan Kerja ke Parbuluan
Strain Baru Virus Corona Berisiko Timbulkan Infeksi Ulang
Bantu Subsidi 380.376 Unit Rumah, PUPR Anggarkan Rp21,69 Triliun
Industri Vaksin di Indonesia Punya Prospek Cerah
Menkes: Kapok Pakai Data Kemenkes, Saya Ambil Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19
200 Tentara di Pelantikan Joe BIden Dinyatakan Positif Covid
Tabung Oksigen Meledak, Seorang Pengemudi Meninggal Dunia
Besok, PPHRI Deklarasi Uspida Sumut dan Pengusaha Hotel dan Restoran di Hotel Antares
Di Tapteng Jumlah Penerima Bantuan Meningkat, Bupati Tapteng Ingatkan Pemilik E-Warung dan TKSK Bekerja Sesuai Aturan
Hitungan Jam, Polres Tapteng Berhasil Mengungkap Pelaku Curanmor
Jika Terpilih Sebagai Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Akan Hapus Tilang di Jalanan. Ini Alasannya!!
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Sumut
Hari Kedua Rakor APIP, Bupati: Inspektur, Kepala Dispemdes, dan Seluruh Camat Agar Saling Berkoordinasi Dalam Hal Memberhasilkan Pelaksanaan Pengelolaan APBDes
PT GAJAHTOBA ARTHA SEMESTA