JAKARTA (GTN) - DPR dan pemerintah diminta untuk melibatkan publik dalam pembahasan ulang pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Ketua DPC PDIP: Rp500 Juta dari Juliari untuk Pilkada Kendal
Airlangga : PPKM Mikro Diperpanjang Untuk Daerah Zona Merah Sampai 28 Juni
Tiga Pasien Covid Jatim Terinfeksi Mutasi B16172 Delta
Pengusaha Truk Soal Penangkapan Preman Pungli: Dejavu
2.727 Peserta SBMPTN Lolos Universitas Sebelas Maret (UNS)
Dampak Positif dan Negatif Tax Amnesty di Indonesia
196 Makam Dibongkar Usai Jenazah Terbukti Negatif Covid-19
Utut PDIP Persilakan Ganjar Maju Capres Lewat Partai Lain
Kemenhunkam Ikut Berkontribusi Gagalkan Peredaran Sabu-Sabu Seberat 1,129 Ton
DPR Minta Jaksa Agung Usut Skandal Impor Emas Rp47,1 T
Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris di Riau
Hendropriyono Bantah Lobi Jokowi soal Andika Panglima TNI
184.942 Siswa Lolos SBMPTN Tahun 2021
Kapolri Serukan Perang terhadap Narkoba
Jokowi : Kecepatan vaksinasi Covid-19 ke Masyarakat Penentu Keberhasilan Tangani Pandemi
Keluyuran Tunggu Hasil PCR, Warga Sleman Tulari 30 Tetangga
Kemenag Gencarkan Sosialisasi Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji
Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Bertambah 2.000 Tiap Hari
JK: Plasma Konvalesen 90 Persen Efektif Sembuhkan Covid-19
262 Napi Lapas Narkotika Sleman Positif Covid-19
PT GAJAHTOBA ARTHA SEMESTA