JAKARTA (GTN) - DPR dan pemerintah diminta untuk melibatkan publik dalam pembahasan ulang pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Sri Mulyani Beri Subsidi KPR dan Kredit Kendaraan, Ini Syarat dan Besarannya
Satu ASN Disparbud Dairi Positif Covid-19 Jalani Perawatan di Medan
DPRD Samosir Setujui Tambahan Rp. 700 Juta Untuk Bansos Pendidikan
Sambut HUT Dairi, Bupati Launching Penggunaan QRIS dan Web Pasar
6 Putera Dairi Masuk IPDN, Bupati Dairi Dan Wakil Bupati Dairi Berikan Semangat Dan Motivasi
27 Bidan PTT di Dairi Akhirnya Diangkat Menjadi PNS
Tangani 2.382 Kasus Korupsi, Kapolri: Kerugian Negara Rp7,3 Triliun
China Lakukan Uji Final Vaksin Corona ke Sejumlah Negara, Termasuk Indonesia
Pencairan Klaim JHT BP Jamsostek di Bali Meningkat 94 Persen
5 Manfaat Mengonsumsi Bawang Putih untuk Kesehatan
Luhut Minta Proses Klaim Covid-19 Dipercepat, Ini Respons BPJS Kesehatan
Keganasan Bimbar Terulang Kembali, Tabrak Pengendara Motor dari Pasar Pagi Nagoya
Rapat Webinar KMDT, Bupati Dairi Minta Generasi Muda Kembangkan Pertanian
Rapat Paripurna DPRD Samosir Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Bersama Atas Ranperda P-APBD TA 2020 dan Tiga Ranperda Lainnya
Bupati Dairi Hadiri Assesment Smart City
GTTP Kabupaten Samosir Akan Laksanakan Operasi Yustisi
Ketahanan Pangan Dipandemi Covid-19, Gotong Royong Gerdal Di Persawahan Buluduri Berantas Hama Ulat Putih
Wilmar Simanjorang: Pentingkah Kehadiran Universitas Kristen Negeri (UKN) Tarutung di Indonesia ???
BMKG Ukur Kerentanan Tanah di Belawan, Gawat?
Antusiasme Warga Jajal Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 Cukup Besar
PT GAJAHTOBA ARTHA SEMESTA