JAKARTA (GTN) - DPR dan pemerintah diminta untuk melibatkan publik dalam pembahasan ulang pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Vaksin Massal "Serbu" Pakpak Bharat, Sinergi BPODT, TNI, Polri Dan Pemda
5 Siswa SMKN 1 Sidikalang Terima Bea Siswa Tahun Pertama Dari GM-HR PT Dairi Prima Mineral
Kotak Infaq Masjid Jami Sentosa Hilang dan Viral di Medsos, Ternyata Kedua Pria Ini Malingnya
Pangdam I/BB Pimpin Apel Gelar Pasukan Satgas Pam VVIP Kunker Presiden RI ke wilayah Sumatera utara
Pemko Medan Abadikan Nama Prof dr Harun Rasyid Lubis Jadi Ruangan Haemodialisis di RS dr Pirngadi
Presiden Jokowi Tiba di Sumut, Ketum Wartawan Sinaga Sedunia Ucapkan Selamat Datang di Bona Pasogit
Bupati Tapteng Sumbang 1 Miliar Pembangunan HKBP Distrik XXXIII Barus Raya
Jelang PTM Terbatas Vaksin Massal di SMK N 1 Sidikalang, Hari Pertama 600 Siswa Terima Vaksinasi
Jokowi Keliling Aceh & Sumatera Utara Hari Ini, Mau Ngapain?
Lima Perampok Toko Emas Ditangkap, Satu Tewas
Pemkab Tapteng Targetkan 10.000 Pekerja Rentan, Seluruh Honorer dan Perangkat Desa Jadi Peserta Jamsostek
Presiden Jokowi Temui Perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan dan Peternak Ayam Petelur
Sahroni minta BNPT antisipasi fenomena kebangkitan Taliban
Tiga awak Rimbun Air dievakuasi ke Timika, kotak hitam sudah ditemukan
Kapolda Sumut Ungkap Senpi Perampok Toko Emas di Medan Dibeli dari Aceh
Polda Sumut Terus Kembangkan Kasus Perampokan Toko Emas di Medan
Kapolda Sumut: Perampok toko emas di Medan Buronan dari Polda Riau
Redistribusi TOL, Bupati Dairi dan BPN Akan Terbitkan 500 Sertifikat Tanah Untuk Desa Lumbantoruan
Smartfren dan Inovasi Teknologi 5G di Indonesia
Terungkap Sisa Umur Matahari, Ramalan Ngeri pun Muncul
PT GAJAHTOBA ARTHA SEMESTA