gajahtobanews.com
    Editorial Advetorial Terbaru
    Senin, 18 November 2019 DPR Diminta Libatkan Publik Bahas RKUHP

    JAKARTA (GTN) -  DPR dan pemerintah diminta untuk melibatkan publik dalam pembahasan ulang pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Advetorial Lainnya
    LIPUS : Kuta Buluh: Daerah Mineralisasi Tembaga dan Emas Yang Belum DitelitiPENDIDIKAN : Kenali Jenis Mineral Tembaga Untuk Mengetahui Persen Kandungan Tembaga MurninyaRELIGI : Mendikbud Nadiem: Intoleransi Pemaksaan Memakai Jilbab Harus Diberi Sanksi TegasSUMUT : Polres Tapteng gencar lakukan razia knalpot blong, ratusan pengendara ditindakNASIONAL : BNPB Catat 197 Kejadian Bencana Sejak 1 sampai 23 JanuariSUMUT : 4.142 Nakes di Sumut Sudah DivaksinDAERAH : Bupati Dairi Menutup Raker Pengawasan InspektoratDAERAH : Bupati Dairi Kembali Lakukan Kunjungan Kerja ke ParbuluanNASIONAL : Strain Baru Virus Corona Berisiko Timbulkan Infeksi UlangNASIONAL : Bantu Subsidi 380.376 Unit Rumah, PUPR Anggarkan Rp21,69 TriliunNASIONAL : Industri Vaksin di Indonesia Punya Prospek CerahKESEHATAN : Menkes: Kapok Pakai Data Kemenkes, Saya Ambil Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19INTERNASIONAL : 200 Tentara di Pelantikan Joe BIden Dinyatakan Positif CovidSUMUT : Tabung Oksigen Meledak, Seorang Pengemudi Meninggal DuniaSUMUT : Besok, PPHRI Deklarasi Uspida Sumut dan Pengusaha Hotel dan Restoran di Hotel AntaresTAPTENG : Di Tapteng Jumlah Penerima Bantuan Meningkat, Bupati Tapteng Ingatkan Pemilik E-Warung dan TKSK Bekerja Sesuai AturanTAPTENG : Hitungan Jam, Polres Tapteng Berhasil Mengungkap Pelaku CuranmorNASIONAL : Jika Terpilih Sebagai Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Akan Hapus Tilang di Jalanan. Ini Alasannya!!SUMUT : BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di SumutDAERAH : Hari Kedua Rakor APIP, Bupati: Inspektur, Kepala Dispemdes, dan Seluruh Camat Agar Saling Berkoordinasi Dalam Hal Memberhasilkan Pelaksanaan Pengelolaan APBDes